Sejak berlakunya otonomi daerah terdapat kecenderungan jumlah Pamong Belajar berkurang.

"perlunya penyadaran kepada pamong belajar akan pentingnya organisasi profesi ke-pamong-an yang bisa mengupayakan terbitnya payung hukum yang dapat mengakomodir kepantingan dan keberadaan pamong belajar"

Tunjangan perbaikan yang dicanangkan Presiden pada peringatan Hari Guru 26 November 2009 silam memang mengusik perasaan sebagian besar Pamong Belajar.

Akhir bulan januari, awal tahun 2010, BPPNFi regional IV Surabaya, mengawali kiprahnya dengan kegiatan pararel berupa; Rapat Kerjasama antar instansi terkait, Workshop KTSP untuk wilayah Bali, Workshop rencana kerja Balai, dan Workshop Penyuluhan dan penyebaran informasi.

Pemerintah daerah belum bisa mengangkat Pamong Belajar diduga karena belum memiliki landasan hukum yang kuat sebagai dasar membuka formasi CPNS untuk Pamong Belajar.

“Organisasi kok begini, mengadakan munas tidak ada gaungnya sama sekali, sehingga kami yang di daerah tidak tahu dan tidak bisa ikut berpartisipasi. Begitu juga ketika munas berakhir, hasil keputusannya tidak segera si publikasikan ke pengurus daerah.”

Dalam pemilu kemarin, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presidan (pilpres), masing-masing kontestan menjadikan pendidikan sebagai dagangan politik mereka dalam upaya meraup suara pemilih. Salah satu isu yang diangkat adalah perlunya mempermudah akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

program pendidikan kecakapan hidup (life skills) ini belum banyak yang ditangani secara optimal dan berkesinambungan, sehingga hasilnya belum signifikan, masih banyak pengelola PNF yang ketika alokasi waktu program habis, dananya pun habis dan laporanpun selesai dibuat dan dikirimkan, maka tamat pula program tersebut dan dampaknya peserta didik pun kembali nganggur.

Ya, kalau kita mau jujur, senyatanyalah bahwa keberadaan FPBI sejak kelahirannya sampai tulisan ini di tulis belum ada ”rasanya” sama sekali, ”rasa” itu masih dinikmati oleh kalangan terbatas.

Suliadi dari PKBM ”Bumi Rahayu”, Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan PNF masih sulit karena dana program yang terbatas