Artikel
Kamis, 04 Pebruari 2010 12:11:35
Sebuah babak baru di era transparansi
RAKER DI PULAU DEWATA
Kategori: Umum (428 kali dibaca)
Akhir bulan januari, awal tahun 2010, BPPNFi regional IV Surabaya, mengawali kiprahnya dengan kegiatan pararel berupa; Rapat Kerjasama antar instansi terkait, Workshop KTSP untuk wilayah Bali, Workshop rencana kerja Balai, dan Workshop Penyuluhan dan penyebaran informasi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Puri Dibia, Kuta, Bali, tanggal 28 s/d 30 Januari 2010, dihadiri Direktur Jenderal PNF, Hamid Muhammad yang datang langsung dari Jakarta. Dalam amanatnya, pria berkacamata ini mengatakan bahwa mulai tahun 2010, Depdiknas berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional yang akan diikuti dengan rencana re-organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. “Tentunya rencana ini nantinya pasti akan berdampak pada tata laksana dan fungsi staffing.” Kata alumni IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang). Artinya, wacana reformasi birokrasi itu nantinya, kinerja karyawan akan menjadi salah satu penilaian dan penentu dalam sistem penggajian. Sehingga disini kompetensi dan profesionalisme masing-masing individu sangat di hargai dan di dorong untuk selalu meningkatkan prestasi dan kinerja.
Dampaknya tentulah program PNFi akan menjadi bahan tolehan dari masyarakat dan instansi terkait dalam rangka penuntasan kebodohan dan keterbelakangan di bidang pendidikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala UPT BPKB Propinsi Bali, bahwa sementara ini program-program PNFi masih diragukan keberadaannya karena sarana prasarana yang kurang layak untuk mendukung PBM setara pendidikan formal. “Sarpras dan SDM tutor dan pengelola program kiranya perlu mendapat perhatian guna meningkatkan mutu layanan, baik melalui program diklat, workshop maupun pembinaan teknis secara berkala agar semakin bermutu sepertu guru sekolah formal.” Ujarnya mantap. Dalam kesempatan itu pula, Pak Direktur yang murah senyum ini juga mensinyalir masih banyaknya PKBM yang lemah dalam proses pembelajarannya, khususnya mutu pertemuan tatap muka dengan warga belajar kurang optimal, tetapi anehnya mereka langsung bisa di daftarkan dalam nominasi peserta UNPK. Kedepan praktek rekayasa WB semacam ini harus ditinggalkan. PKBM harus bisa memenuhi standar pelayanan minimal dalam mengemas program-programnya. “Konsep kapan saja dan dimana saja yang selalu dianut oleh orang PNF, perlu dirubah dengan standar yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat yang berkeinginan memasuki pasar kerja.” Pungkasnya.
Dalam kesempatan ramah tamah dengan peserta, Seksi Humas IPABI, (walaupun belum dilantik secara resmi) telah juga menginformasikan tentang adanya perubahan nama FPBI menjadi IPABI sekaligus logo dan kepengurusan yang baru. “Mungkin dalam waktu dekat pengukuhan pengurus di tingkat pusat akan segera dilakukan, dengan demikian akan diikuti dengan penyusunan program yang lebih memberdayakan pamong belajar.” Katanya meyakinkan ditengah keraguan akan keberadaan organisasi PB yang belum tampak kiprahnya di jajaran pamong belajar di indonesia.[edibasuki@bppnfi.reg-4sby]
(Edi Basuki) Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Puri Dibia, Kuta, Bali, tanggal 28 s/d 30 Januari 2010, dihadiri Direktur Jenderal PNF, Hamid Muhammad yang datang langsung dari Jakarta. Dalam amanatnya, pria berkacamata ini mengatakan bahwa mulai tahun 2010, Depdiknas berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional yang akan diikuti dengan rencana re-organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. “Tentunya rencana ini nantinya pasti akan berdampak pada tata laksana dan fungsi staffing.” Kata alumni IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang). Artinya, wacana reformasi birokrasi itu nantinya, kinerja karyawan akan menjadi salah satu penilaian dan penentu dalam sistem penggajian. Sehingga disini kompetensi dan profesionalisme masing-masing individu sangat di hargai dan di dorong untuk selalu meningkatkan prestasi dan kinerja.
Dampaknya tentulah program PNFi akan menjadi bahan tolehan dari masyarakat dan instansi terkait dalam rangka penuntasan kebodohan dan keterbelakangan di bidang pendidikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala UPT BPKB Propinsi Bali, bahwa sementara ini program-program PNFi masih diragukan keberadaannya karena sarana prasarana yang kurang layak untuk mendukung PBM setara pendidikan formal. “Sarpras dan SDM tutor dan pengelola program kiranya perlu mendapat perhatian guna meningkatkan mutu layanan, baik melalui program diklat, workshop maupun pembinaan teknis secara berkala agar semakin bermutu sepertu guru sekolah formal.” Ujarnya mantap. Dalam kesempatan itu pula, Pak Direktur yang murah senyum ini juga mensinyalir masih banyaknya PKBM yang lemah dalam proses pembelajarannya, khususnya mutu pertemuan tatap muka dengan warga belajar kurang optimal, tetapi anehnya mereka langsung bisa di daftarkan dalam nominasi peserta UNPK. Kedepan praktek rekayasa WB semacam ini harus ditinggalkan. PKBM harus bisa memenuhi standar pelayanan minimal dalam mengemas program-programnya. “Konsep kapan saja dan dimana saja yang selalu dianut oleh orang PNF, perlu dirubah dengan standar yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat yang berkeinginan memasuki pasar kerja.” Pungkasnya.
Dalam kesempatan ramah tamah dengan peserta, Seksi Humas IPABI, (walaupun belum dilantik secara resmi) telah juga menginformasikan tentang adanya perubahan nama FPBI menjadi IPABI sekaligus logo dan kepengurusan yang baru. “Mungkin dalam waktu dekat pengukuhan pengurus di tingkat pusat akan segera dilakukan, dengan demikian akan diikuti dengan penyusunan program yang lebih memberdayakan pamong belajar.” Katanya meyakinkan ditengah keraguan akan keberadaan organisasi PB yang belum tampak kiprahnya di jajaran pamong belajar di indonesia.[edibasuki@bppnfi.reg-4sby]
Komentar Terkini (4 komentar)
- edi basuki, Rabu, 24 Pebruari 2010 07:52:18
utk pak akh. zainuddin, kalo bisa tgl 24 dan 25 datang ke bppnfi reg-4 sby, disana ada temu akrab... - akhmad Zainuddin, Rabu, 17 Pebruari 2010 13:43:40
Jombang kapan pak dikunjungi Pak ? - edi basuki, Rabu, 10 Pebruari 2010 07:02:48
utk pak alfian, terimakasih masukannya dan akan kami teruskan ke pak ketua. kami selaku humas ... - alfiansyah, Minggu, 07 Pebruari 2010 14:53:02
maju terus IPABI, jangan hanya ngurusi PB di jawa saja, tapi yg di luar jawa juga perlu perhatian...









