Dalam obrolan pagi dengan para abdi kinasihnya, ustad Subaki menginformasikan bahwa senyatanyalah program Kejar Paket itu di setting untuk melayani masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa mengikuti sistem persekolahan formal. Misalnya mereka yang selalu terbelit kemiskinan dan sibuk memikirkan "besok makan apa." Disetting untuk menggarap orang-orang marginal yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Bisa juga terpaksa tidak sekolah dikarenakan hambatan geografis, kondisi sosial ekonomi yang membelit maupun nilai budaya yang masih tertutup terhadap kemajuan jaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam rangka upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, minimal agar tidak  tertinggal oleh derap kejamnya jaman,  maka para ujung tombak Depdiknas, khsususnya yang berkutat dengan pendidikan luar sekolah diharapkan bisa meramu menu program yang siap disajikan dan disantap dengan lahap oleh sasaran program yang telah ditetapkan. Konon kata teman ustad Subaki, program PLS yang sekarang menjadi unggulan itu diantaranya adalah program kesetaraan kejar paket. Dimana  kelompok belajar pendidikan kesetaraan ini sedang naik daun, menjadi tolehan berbagai pihak sejak banyaknya kasus siswa pintar yang terpeleset tidak lulus menempuh ujian nasional yang alasannya terlalu tingginya standar nilai kelulusan.

    Kebijakan yang melegakan bagi penggiat program Kelompok Belajar Paket (Kejar Paket) adalah keluarnya statement dari Mendiknas saat rapat kerja dengan komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta beberapa waktu,  yang mengatakan bahwa tidak ada ujian nasional (UN) ulangan, baik untuk siswa SMP/Mts maupun siswa SMA/MA yang tidak lulus. Kemudian bagi siswa yang gagal UN agar mengikuti ujian Kejar Paket B untuk SMP/Mts dan Kejar Paket C untuk SMA/MA yang waktunya akan disesuaikan. Disini mengandung arti bahwa ijasah kejar paket semakin ditingkatkan statusnya menjadi boleh untuk melanjutkan ke persekolahan formal yang lebih tinggi (baca: perguruan tinggi, baik negri maupun swasta) maupun digunakan untuk melamar menjadi pegawai negri maupun  pekerjaan swasta lainnya, yang penting warga belajar mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pengguna (user).
Yang menjadi masalah kemudian adalah, bagaimana menyiapkan warga belajar program paket kesetaraan untuk memiliki dan menguasai seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang benar-benar setara dengan siswa pendidikan persekolahan?. Hal ini mengingat bahwa senyatanyalah warga belajar paket kesetaraan itu datang dari dua golongan. Pertama, mereka yang masih berusia sekolah, dan kedua, mereka yang umurnya sudah di luar usia sekolah. Kedua golongan ini jelas beda orientasi perolehan ijasahnya, yang satu sekedar ingin segera mendapat ijasah untuk kebutuhan jangka pendek semisal untuk mendaftar jadi calon legislatif, penyesuaian gaji untuk pegawai rendahan dan yang lain masih memerlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap ala kadarnya sebagai bekal mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun ini merupakan tahun pertama dimana siswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian Kejar Paket sekaligus sebagai uji coba tingkat kredibilitas ijasah Kejar Paket untuk diakui oleh "pasar". Namun senyatanya, dimata masyarakat bahwa program Kejar Paket belum menjadi suatu pilihan yang bergengsi (social effect nya masih rendah), sehingga kedepan keberadaan Program Kejar Paket perlu dilakukan perbaikan yang signifikan agar keberadaan ijasah Kejar Paket bisa benar-benar setara dengan ijasah persekolahan formal. Semoga   
*Ustad Subaki - penggiat berpikir bebas (PB BPPLSP REG-4)